Setiya21's Blog

Just another WordPress.com weblog

UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI

  • Unsur  luas

1. Organisasi
Organisasi berasal dari istilah Latin “organum” dan istilah Yunani “organom” yang berarti alat, anggota, bagian, atau badan. organisasi    mempunyai 2 arti, yaitu:
a.    Statis = wadah kegiatan
b.    Dinamis = system pembagian kerja
Organisasi adalah wadah dimana segenap alat tubuh tersusun dengan teratur, yang bergerak dan bekerja masing-masing sesuai dengan tugasnya. Aktivitas-aktivitas dalam organisasi:
-    Penyusunan bentuk dan pola kerjasama
-    Membagi-bagi wewenang masing-masing pelaksana
-    Menentukan tugas pekerjaan orang-orang yang tergabung dalam kesatuan kerja tertentu

2.    Manajemen
Manajemen adalah aktivitas menggerakkan segenap orang dan mengarahkan semua fasilitas yang dipunyai oleh sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
Faktor manajemen (5M):
Man, money, metode, market, material, dan mechine.
Fungsi manajemen:
POAC & POSDCORB

3.    Komunikasi
Komunikasi adalah penyampaian pesan yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain dalam suatu organisasi tertentu dan dalam  rangka usaha kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. syarat komunikasi :
-    Ada berita atau warta
-    Ada sumber berita
-    Terjadi dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

  • Unsur sempit

4.    Kepegawaian
Kepegawaian adalah suatu kegiatan yang mengurus tenaga kerja manusia. Kegiatan kepegawian meliputi: penerimaan, penempatan, pembimbingan, peningkatan, dan pemberhentian.
5.    Keuangan
Keuangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan biaya dalam suatu organisasi. Pengelolaan keuangan dimulai dari sumber biaya diperoleh, cara menggunakan uang kalau sudah didapat, dan cara mempertanggujawabkan secara sah dan efisien.
6.    Perbekalan
Perbekalan adalah kegiatan yang mengurus barang-barang perbekalan yang dapat membantu terlaksananya suatu kegiatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Pengurusan barang-barang perbekalan mulai dari menentukan berapa banyak barang yang diperlukan, pemakaian barang, pemeliharaan, dan penyingkiran.
7.    Katatausahaan
Ketatausahaan adalah suatu kegiatan penataan atau pengaturan bahan keterangan mulai dari menghimpun, mencatat bahan-bahan keterangan sampai dengan mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan.
8.    Humas
Humas adalah suatu aktivitas yang berusaha untuk menjaga hubungan baik atau jalinan baik antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain.

PENGERTIAN ADMINISTRASI

Pengertian Administrasi

Kata administrasi berasal dari bahasa latin ad+ministrare. Berasal dari kata kerja administrare dan kata benda administration.

  • Dalam bahasa inggris di kenal dengan kata to serve yang berati membantu, melayani, memenuhi.
  • Dalam bahasa perancis kuno, administor yang berarti to manage (membina), dan to direct (mengendalikan).
  • Dalam bahasa italia, ada istilah mano yang berarti tangan, yang bahasa latinnya manus/agree/melakukan. Sehingga muncul kata to manage/to control/to direct yang berarti mengawasi, mengendalikan.
  • Dalam bahasa belanda, ada istilah administratie yang sama dengan clerical werek, office werek, dan paper werek yaitu suatu kegiatandi bidang pencatatan, korespondensi, kalkulasi, kearsipan (tata usaha suatu organisasi) dan penyelenggaraan pemerintah, mengendalikan pemerintah (bestur/bestuur).

Dua pandangan mengenai pengertian administrasi yaitu:

  1. administrasi sebagai ilmu

administrasi sebagai ilmu lahir pada abad XIX. ilmu (Science) atau ilmu terapan muncul karena kemanfaatannya dapat dirasakan apabila prinsip-
prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil diterapkan untuk meningkatkan mutu pelbagai kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

  1. Administrasi sebagai seni

Administrasi sebagai seni lahir semenjak adanya peradaban manusia. Administrasi sebagai seni (Art) merupakan karya seseorang yang dipraktekkannya dengan baik yang diperolehnya dari pengalaman tanpa sebelumnya mempelajari teori-teori administrasi. la berhasil dan
sukses melaksanakan tugasnya tanpa memperoleh pendidikan tentang teori teori dan asas-asas yang berkenaan dengan administrasi.

Jadi, administrasi adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ciri-ciri Administrasi:

1.      Administrasi merupakan suatu proses kerja sama

2.      Proses Kerjasama tersebut dilakukan oleh sekelompok orang secara rasional

3.      Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

RPP MIKRO

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan
Kelas/Semester : X/1
Pertemuan ke- : 1
Alokasi Waktu : 1 X 15 menit
Standar Kompetensi : Memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi perkantoran
Kompetensi Dasar : Memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi perkantoran
Indikator :
Memahami pengertian administrasi dan organisasi, unsur-unsur administrasi dan organisasi, serta penggolongan administrasi dan hubungan administrasi dan organisasi.

I.Tujuan Pembelajaran
Setelah menyelesaikan pembelajaran siswa diharapkan dapat memahami pengertian administrasi dan organisasi.

II.Materi Ajar
Pengertian administrasi
Pengertian organisasi

III.Metode Pembelajaran
Ceramah
Urun pendapat
Tanya jawab

IV.Langkah-langkah Pembelajaran
A.Kegiatan Awal
Guru memberi salam dan berdoa.
Guru memotifasi siswa dengan menjelaskan pentingnya kompetensi memahami pengertian administrasi.
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran
B.Kegiatan Inti
Guru mengarahkan agar siswa berpartisipasi aktif memberikan urun pendapat tentang arti administrasi.
Guru menjelaskan pengertian administrasi
Guru menjelaskan pengertian organisasi
C.Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melekukan refleksi untuk memperoleh penguatan materi.
Guru menutup pelajaran dan memberi salam.

V.Alat/Bahan/Sumber Belajar
A.Alat/Bahan
Papan tulis
Spidol
Laptop dan LCD
B.Sumber Belajar
Modul bahan ajar “Dasar-Dasar Manajemen SMK”
Modul bahan ajar “Manajemen Perkantoran SMK”
Buku “Tata Laksana Kantor”

VI.Penilaian
A.Jenis Tes
Tes lisan
pengamatan siswa

Yogyakarta,  Februari 2010
Mengetahui
Dosen pembimbing,                                                           Guru Mata Pelajaran,

“SETIYA ACCECORIS”

“MELAYANI DENGAN HATI & SENYUM”


Abaut “SETIYA ACCECORIS”

“SETIYA ACCECORIS” adalah unit usaha yang bergerak di bidang aneka aksesoris kalung. Perusahaan kami beralamatkan di Jalan STM Pembangunan 15B Yogyakarta. Perusahaan kami memproduksi aneka aksesoris kalung dari batu alam, dan perak yang diberi berbagai hiasan sehingga nampak menarik dan artistik, selain menyediakan kalung dalam bentuk yang sudah siap dipakai di sini konsumen juga dapat memesan bentuk dan hiasan kalung sesuai dengan selera masing-masing.

Tidak hanya dari bahan batu alam dan perak saja yang dihasilkan dari sini. Bahan-bahan lainnya seperti kayu, aneka bentuk hiasan dari plastic pun  bisa didapatkan  di sini. Aneka bentuk kalung dihasilakan dari orang-orang yang mempunyai kreatifitas tinggi. Produk yang kami buat dalam jumlah yang terbatas sehingga konsumen akan merasa percaya diri karena kalung yang dikenakan tidak banyak dimiliki orang lain. Pemasaran hasil produksi kami telah merambah dari pasar domestik hingga pasar luar negeri.

Jaringan distribusi dan tenaga marketing kami yang terintegrasi dan profesional, akan selalu berusaha mewujudkan semua kebutuhan dan keinginan konsumen dalam produk-produk yang innovative, yang bermanfaat bagi konsumen. Dengan pengalaman lebih dari 2 tahun dalam memproduksi kalung SETIYA ACCECORIS telah memiliki kepekaan untuk memberikan sentuhan baru dan unik atas setiap kebutuhan konsumen. Pengetahuan ini membuat kami mampu untuk memberikan solusi yang tepat dalam memenuhi keinginan konsumen kami.

Visi

Menjadikan wanita anggun dan elegan

Misi

Memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, tidak hanya dengan menyediakan produk dengan kualitas terbaik, namun juga memberikan solusi yang tepat bagi setiap konsumen.

PRODUCT

Produk yang dihasilkan oleh “SETIYA ACCECORIS” antara lain :

Kalung dari perak:

Harga Rp 10.000 – Rp 50.000

Kalung dari kayu:

Harga Rp 5.000 – Rp 30.000

Kalung dari batu alam:

Harga Rp 5.000 – Rp 60.000

Kalung dari plastik:

Harga Rp 5.000 – Rp 20.000

Kalung aura energi:

Harga Rp 10.000 – Rp 70.000

CONTACT US

Alamat             : Jl.STM Pembangunan 15 B, Yoygakarta
Telp                   : (0274) 555289
Phone               : 085228993213

CLIENT/PROJECT LIST

Kami percaya kesempurnaan produk tergantung dari kualitasnya, dan kami percaya pula pertumbuhan dan perkembangan kami ditentukan oleh bagaimana kami melayani konsumen. SETIYA ACCECORIS tidak memperlakukan konsumen sebagai ‘hitungan angka yang menguntungkan’, namun kami melihat tiap konsumen sebagai individu yang unik dan membutuhkan usaha ekstra untuk mengenalinya lebih mendalam. Kami yakin, pengenalan dan pendekatan personal merupakan senjata yang ampuh untuk memenangkan pasar.

Seluruh Produk kami terjamin keamanan dan mutunya karena telah diperiksa dan didaftarkan ke Balai Pengawasan Barang-Barang Antik, dan saat ini kami telah mendapatkan sertifikat pelatihan aksesoris yang di adakan di Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2007.

Kami bekerja sama dengan berbagai usaha yang bergarak dalam bidang yang sama, antara lain:

  • Belia Accecoris
  • Female Home’s
  • You N Me
  • New Fasion
  • Dll.

SEARCH

Untuk informasi yang lebih lengkap, kunjungi situs kami di Setiya21.wordpress.com

SUMBER

http://www.skw.co.id/kantor.php

http://www.prowebpro.com/news/membuat_web_template_untuk_company_profile.php

PAPERLESS ADMINISTRATION

Apa  itu paperless administration?

Administrasi berasal dari bahasa Latin : Ad = intensif, dan ministrare = melayani, membantu, memenuhi. Pengertian Administrasi dalam bahasa Indonesia ada 2 (dua) :

Administrasi berasal dari bahasa Belanda : “Administratie” yang merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut : Clerical works (FX.Soedjadi, 1989).

    Administrasi dalam arti luas, berasal dari bahasa Inggris “Administration” , yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (S.P. Siagian, 1973) Aministrasi Paperless adalah proses kerjasama dengan mencapai tujuan tertentu dengan tanpa menggunakan kertas. Paperless adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi.

      Paperless merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk menglelola sistem administrasi. Ide paperless office mulai mencuat pada akhir tahun 90-an. Filosofinya adalah menggunakan sesedikit mungkin kertas dan digitalisasi dokumen. Manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas, hemat biaya, efisien tempat dan mengurangi dampak lingkungan.

      Jargon paperless office memang sudah menggema beberapa tahun lalu. Sejak kemajuan di bidang teknologi informasi dan komputer, manusia mendapatkan alternatif lain dalam mengolah dan membaca berbagai dokumen. Paperless office merupakan suatu cita-cita untuk membiasakan diri mengolah dan membaca dokumen dalam bentuk digital, dengan kata lain mengurangi pemakaian kertas sebagai bahan pokok penulisan dokumen seperti sekarang.

      http://wardjono.blog.com/2008/12/30/paperless-administration/

      http://prastowo.staff.ugm.ac.id/?modul=baca&dir=artikel&artikel=Paperless-Office

      Mengapa paperless administration diperlukan?

      Budaya paperless (tidak menggunakan kertas) masih sangat tidak diakomodasi dalam berbagai aktivitas administrasi publik pemerintahan maupun di dunia pendidikan. Sangat begitu banyak lembar-lembar kertas yang dipergunakan dalam sebuah urusan administrasi maupun hal lain. Wajar saja bila kemudian terlalu banyak pepohonan yang ditebangi untuk kebutuhan menyediakan kertas.

      Negeri ini pun akhirnya berlomba untuk mendirikan pabrik pulp dan kertas, lalu kemudian meminta jutaan hektar lahan hutan untuk ditanami akasia, sengon dan leda. “Ini untuk memenuhi kebutuhan kertas dunia” ujarnya. Tak pernah dipedulikan penderitaan rakyat akibat polusi udara (termasuk bau hidrogen sulfida) dan polusi air di sekitar pabrik. Tak pernah dipedulikan bencana ekologi yang terjadi akibat pembukaan hutan tanaman.

      Pelayan publik negeri ini hanya sibuk dengan sebuah kepentingan politik kelompok. Pernyataan di depan publik untuk menghentikan tayangan mistis dan agar terjadi pembelajaran di alam bukanlah sebuah hal yang akan diingat tiga menit setelahnya. Sistem e-gov hanyalah sebuah proyek. Budaya paperless tak akan pernah menjadi budaya di hari esok, karena tak pernah diberikan ruang oleh pelayan publik yang masih memegang kuasa atas negeri ini.

      Pada dasarnya paperless administration sangat diperlukan karena memiliki banyak manfaat selain ramah lingkungan karena tidak menambah sampah juga cukup membantu mengurangi tumpukan kertas di meja kerja atau belajar.  Ditambah lagi dengan format digital itu penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat.  Selain itu paperless administration juga bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, hemat biaya, efisien tempat dan mengurangi dampak lingkungan.

      Ada beberapa manfaat yang di tawarkan oleh penggunan paperless antara lain:

      • efisiensi biaya karena mengurangi jumlah pemakaian kertas dan juga pengadaan filling cabinet ataupun tempat penyimpanan dokumen lainnya,
      • efisiensi waktu dan tenaga dalam distribusi maupun pencarian dokumen yang diperlukan,
      • berkurangnya tumpukan kertas yang dapat mengganggu kerapian ruangan sebuah kantor dan mengganggu kenyamanan bekerja,
      • menjamin keamanan dokumen, karena sebuah dokumen hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja sesuai opsi yang ditentukan oleh distributor data,
      • mendorong kreativitas bahkan mungkin meningkatkan gairah bekerja karyawan dengan membuat kegiatan paperless office menjadi semenarik jaringan pertemanan “facebook” atau “twitter”.

      Selain itu, keuntungan yang akan didapatkan dari penggunaan paperless adalah:

      • Informasi – informasi dapat tersampaikan dengan lebih cepat,
      • Tidak membutuhkan banyak kertas, tinta dan waktu untuk menyampaikan berita/informasi,
        • Mengurangi hierarchi yang harus dilalui,
        • Menunjang terlaksananya transparansi dan akuntabilitas,
        • Menumbuhkan kreativitas, dan jiwa inovatif dari PNS,
      • Mengurangi tumpukan berkas di kantor sehingga menciptakan suasana kantor yang lebih bersih dan luas.

      http://timpakul.hijaubiru.org/kertas-4.html

      http://dictionary.bnet.com

      Bagaimana penerapan paperless adminiatration dalam kegiatan perkantoran ?

      Kegiatan administrasi perkantoran pada umumnya, apakah di kantor pemerintah atau swasta, di dunia pendidikan, dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari peran kertas. Kertas merupakan media penyimpan data, informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat lazim Dokumen tersebut merekam data dan informasi dalam berbagai jenis: tekstual, numeric, atau gabungan antara numeric dan tekstual. Dokumen tersebut bisa disebut data karena  merekam berbagai lambang atau simbol bermakna; dan akan disebut informasi manakala data tersebut memiliki nilai kegunaan untuk mengurangi ketidak pastian bagi penerimanya. Jadi sebuah dokumen akan tetap menjadi data apabila ia tidak memiliki kegunaan bagi seseorang. Data akan menjadi informasi manakala ia sudah masuk ranah kognitif dan mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau pengambilan keputusan. Suatu pengambilan keputusan yang bijaksana banyak bergantung pada ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat.

      Data dan informasi (yang direpresentasikan dalam dokumen) selalu menopang penyelenggaraan administrasi dan manajemen suatu lembaga baik kecil maupun besar, swasta maupun pemerintah. Maka untuk tertib administrasi, suatu dokumen memerlukan sistem pengelolaan yang baik sesuai pedoman-pedoman yang berlaku agar dokumen mudah disimpan dan ditemukan kembali apabila dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kegiatan semacam ini lazim disebut manajemen kearsipan. Kemajuan teknologi informasi menawarkan teknik dan pendekatan baru dalam manajemen kearsipan, dari paper-based ke electronic-based, yang lazim dikenal dengan manajemen arsip digital.

      Secara generik, manajemen arsip digital bisa dipahami sebagai seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dokumen yang meliputi proses penciptaan, pem-file-an, penyimpanan, penemuan-kembali dan pemanfaatan arsip/dokumen berbasis pada/atau dilakukan dengan media dan sarana digital berbantuan teknologi informasi.

      Gagasan tentang perubahan manajemen kearsipan dari paper-based ke digital-based atau yang populer dengan istilah “paperless office” (kantor tanpa kertas), sudah muncul sejak tahun 1973 melalui publikasi dagang sebuah perusahaan telepon di AS. Disusul kemudian oleh Xerox Corporation pada tahun 1974-1975 yang gencar berbicara tentang “kantor masa depan” yang akan menggunakan komputer dan e-mail dengan informasi yang online. Antara tahun 1975-1978 beberapa publikasi bisnis menjanjikan bahwa “kantor tanpa kertas” akan segera terwujud dan akan mengubah situasi kerja secara radikal. (Lihat : Bill Gates, 2000).

      Gagasan besar tersebut mulai dipraktekkan oleh Bill Gates (pemilik perusahaan Microsoft) sejak tahun 1996, dengan mengalihkan sebagian besar dokumen perusahaan yang berbentuk kertas ke media elektronik. Manajemen dokumen berbasis teknologi informasi di perusahaan Microsoft tersebut dilakukan dengan mendesain sistem syaraf digital, sebuah sistem yang terdiri atas proses-proses digital yang menghubungkan secara erat setiap aspek pikiran dan kerja dalam perusahaan. Maka alhasil, praktek di tahun pertama pengurangan penggunaan kertas dalam manajemen bisnis, perusahaan Microsoft mampu menghemat anggaran sebesar 40 juta dollar (satu tahun). Belakangan penggunaan teknologi informasi untuk manajemen dokumen di perkantoran mulai banyak diterapkan. Apalagi dengan naiknya harga kertas sejak tahun 1997, maka pemanfataan teknologi informasi tetap menjadi pilihan yang patut diperhitungkan.

      Digitalisasi adalah konversi media dokumen dari media fisik, baik kertas, microfilm, atau media fisik lainnya ke dalam bentuk digital yang kemudian disebut media digital atau media elektronik. Konversi ini memungkinkan penggunaan komputer untuk melakukan berbagai fungsi pengelolaan dokumen karena format digital adalah format yang computer readable (membacanya memerlukan komputer). Konversi ini sekaligus juga mengintegrasikan dokumen yang diproduksi oleh peralatan di luar komputer dengan dokumen yang dihasilkan oleh komputer. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kearsipan dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan tergantung pada kemampuan software dan hardware yang tersedia. Aplikasi paling sederhana adalah Computerized Document Management System (CDMS). Sistem ini membantu melakukan pengelolaan dokumen/arsip yang meliputi proses klasifikasi, penyimpanan, temu-kembali, dan sirkulasi arsip dengan menggunakan komputer. Tetapi dalam sistem ini arsip tetap disimpan dan digunakan secara fisik.
      Jenis kedua adalah Electronic Filing System (EFS), yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dokumen elektronis yang berupa citra (konversi dari dokumen kertas/fisik menjadi dokumen digital/elektronis). Pada sistem ini dokumen dialih-mediakan dan disimpan dalam bentuk digital sehingga dapat dilakukan proses-proses temu-kembali dan sirkulasi arsip secara digital. Namun sistem ini hanya terbatas pada pengelolaan dokumen hasil konversi dari kertas ke bentuk citra saja.
      Jenis ketiga adalah Electronic Document Management System (EDMS), yaitu suatu sistem komputer yang terdiri dari software dan hardware yang digunakan untuk menyimpan, mengelola dan mendistribusikan berbagai bentuk dokumen elektronis seperti citra, teks, fax, video, multimedia maupun output aplikasi. Pada sistem ini dokumen yang dikelola bukan hanya sekedar citra saja, tetapi seluruh dokumen dalam arti luas. Namun seperti halnya EFS, pada sistem ini semua dokumen harus dikonversikan ke dalam bentuk digital terlebih dahulu agar bisa dikelola.
      Jenis yang sementara ini paling maju adalah Integrated Filing System (IFS), yaitu suatu sistem pengelolaan dokumen dan arsip di mana antara dokumen fisik dan dokumen digital terintegrasi. Di samping itu, suatu sistem IFS juga mendukung proses electronic workflow dan memiliki kemampuan integrasi dengan sistem informasi yang lebih luas, seperti sistem Intranet dan bahkan Internet.

      http://newmine.blog.com/2009/01/04/administrasi-tanpa-kertas-paperless-adminsitration/

      KEBIJAKAN PUBLIK

      A. PENGERTIAN KEBIJAKAN

      Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Diantara para ahli yang memberikan pendapat tentang kebijakan :

      • Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do).
      • Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices).
      • Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal ), sasaran(objektive) atau kehendak(purpose).
      • H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi :

      -   Tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai. Bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya, dan ada”faktor pendukung” yang diperlukan.

      -   Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.

      -   Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

      -   Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program dalam masyarakat.

      • Bertolak dari sini, Jones merumuskan kebijakan sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum.
      • William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai”ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahpersoalan dalam kehidupan sehari-hari.

      Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu.

      B. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

      Kehidupan bernegara dalam suatu komunitas menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, atau antara pemerintah dan rakyat. Pada dasarnya baik pemerintah maupun rakyat menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terdapat adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah merupakan wujud perwakilan rakyat, sehingga secara ideal keinginan pemerintah merupakan keinginan rakyat pula.

      Berpangkal dari perbedaan hak dan kewajiban tersebut, pemerintah berhak mengatur serta rakyat berkewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan serta keinginan-keinginan rakyat tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan publik apapun yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah, baik untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa tindakan pemerintah melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh pemerintah karena apapun pilihan bentuk kebijakannya akan tetap menimbulkan dampak sama besarnya.

      Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

      James, A. Anderson, “…….a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter concern.” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah.

      Randall B. Ripley menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya.

      Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula.

      Parker, kebijakan publik adalah suatu atau tindakan yang dilakukan oleh suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip, atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis.

      Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik atau kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik bukan semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja.

      Edward III dan Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara berupa sasaran atau tujuan dari berbagai program pemerintahan. Edward III dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan dapat ditetapkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah.

      Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah (Islamy, 1984:25). Menurut Enderson konsep kebijakan public mempunyai beberapa implikasi :

      1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan  dan bukan perilaku secara serampangan
      2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri
      3. Kebijakan merupakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah

      Nakamura dan Smalwood, kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut (Santoso, 1990:5).

      Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan negara (public policy), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

      Berbagai implikasi dari pengertian diatas ini adalah bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

      1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan.
      2. Berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
      3. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
      4. Bersifat posistif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu.
      5. Kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

      Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

      • Dukungan dan penilaian dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal.
      • Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
      • Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada.
      • Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan.
      • Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi.

      Dasar  pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia adalah :

      1. UU APBN dan UU APBN-P
      2. UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 19/2005
      3. UU Perpajakan, UU 17/2006, UU 19/2003, UU 34/2000, UU 32 dan UU 33/2004
      4. UU Sektoral
      5. Berbagai macam peraturan Presiden/Pemerintah dan Menteri Keuangan

      C. MODEL KELOMPOK DALAM  KEBIJAKAN PUBLIK

      Model dalam kebijakan public  menganut paham teori kelompok David B. Truman dalam bukunya “The Govermental Process” (1951), yang menyatakan bahwa interaksi antara kelompok-kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal kedalam kelompok kepentingan (interest group) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah.

      Truman mengartikan kelompok kepentingan sebagai suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain dalam masyarakat. Dan kelompok kepentingan itu akan mempunyai arti politis, kalau kelompok kepentingan itu mengajukan tuntutan terhadap suatu lembaga pemerintahan. Kelompok kepentingan semakin mempunyai arti yang penting dalam proses dan kegiatan politik. Dan sebenarnya politik itu adalah merupakan perjuangan diantara kelompok-kelompok untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara. Menurut teori kelompok, kebijaksanaan negara itu adalah merupakan pertimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan tersebut maka tugas atau peranan sistem politik adalah menengahi konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas R. Dye, tugas sistem politik adalah menengahi konflik antar kelompok dengan cara:

      1)  Membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok,

      2)  Mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan yang berbeda,

      3)  Mewujudkan kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk kebijaksanaan negara,

      4)  Memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak.

      Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijaksanaan negara. Tingkat pengaruh kelompok kepentingan tersebut ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan kebaikan organisasinya, kepemimpinannya, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya, dan sebagainya. Dan aktivitas politik dipandang oleh model ini sebagai hasil perjuangan kelompok, sehingga para pembuat kebijaksanaan Negara secara terus menerus memberikan respons terhadap tekanan-tekana yang diberikan oleh kelompok tersebut, yaitu dengan melakukan tawar menawar, perjanjian dan kompromi terhadap persaingan tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruh.

      Sistem politik yang juga merupakan keseluruhan sistem kelompok kepentingan selalu berusaha untuk menciptakan keseimbangan diantara kekuatan yang ada pada sub-sub sistemnya. Dengan adanya kelompok laten yang besar dan kuat selalu berusaha untuk memelihara keseimbangan yang ada dan menjaga kalau ada kelompok-kelompok lain yang akan merusak atau mengancam keseimbangan tersebut. Disamping itu karena adanya anggota-anggota kelompok yang merangkap menjadi anggota kelompok yang lain, maka hal inipun akan ikut memelihara adanya keseimbangan tadi. Dan juga sistem atau mekanisme “checks and balances” yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang bersaing akan ikut berperan juga dalam memelihara keseimbangan perjuangan kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Jadi kesimpulannya, kebijaksanaan negara, menurut model ini adalah merupakan keseimbangan yang dicapai dari perjuangan kelompok yang berbeda-beda.

      John Erik Lane (1995) dalam Lele (1999) membagi wacana kebijakan publik ke dalam beberapa model pendekatan, yaitu :

      1)  Pendekatan demografik yang melihat adanya pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan.

      2)  Model inkremental yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal dengan tekanan pada perubahan gradual dari kondisi status quo.

      3)  Model rasional

      4)  Model garbage can

      5)       model collective choice aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau mekanisme perumusan kebijakan. (mencakup 2 dan 3)

      D. TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

      Kebijakan Publik dilihat sebagai suatu sistem terdiri dari input, proses, output dan impact.

      • Input berisikan masalah kebijakan publik meliputi tuntutan, keinginan, tantangan dan ancaman yang diharapkan dapat segera diatasi melalui kebijakan publik.
      • Proses adalah pembuatan Kebijakan publik yang biasanya bersifat politis, ada pengaruh, tarik menarik dari pihak yang berkepentingan).
      • Output adalah produk Kebijakan publik berupa peraturan, Undang-Undang dan Perda,
      • Impact adalah dampak Kebijakan Publik berisikan hal yang positif dan negatif terhadap target group.

      Kebijakan publik dilihat sebagai suatu Proses terdiri dari tahapan yaitu :

      • Identifikasi Masalah Kebijakan
      • Agenda seting
      • Formulasi kebijakan
      • Legitimasi kebijakan
      • I,plementasi kebijakan
      • Evakuasi kebijakan

      Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Kemudian memfokuskan perhatian media massa atau pejabat publik (pemerintah pada masalah publik tertentu) untuk memutuskan apa yang diputuskan.

      -  Identifikasi isu dan agenda setting untuk mengenal kebijakan

      -   Mempengaruhi sikap dan nilai kea rah isu kebijakan

      -   Mengubah perilaku voter dan pengambil keputusan

      Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisipan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah legitimasi kebijakan. Menyeleksi proposal, membangun dukungan publik, mensahkan UU (ada tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan stempel instansi yang berwenang melalui birokrasi yang teratur).  Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan. Mempelajati program, melaporkan autput dari program pemerintah, evalusasi dampak kebijakan, mengusulkan perubahan kebijakan yang dilakukan olah pemerintan sendiri, konsultan luar, pers dan publik.

      E. ANALISIS KEBIJAKSANAAN PUBLIK

      William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

      Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

      Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

      Analisis Kebijakan Publik adalah proses penciptaan pengetahuan dari dan dalam proses penciptaan kebijakan. Ciri-ciri analisis kebijakan publik yakni:

      • Analisis kebijakan publik merupakan kegiatan kognitif, yang terkait dengan proses pembelajaran dan pemikiran.
      • Analisis kebijakan publik merupakan hasil kegiatan kolektif, karena keberadaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak pihak, dan didasarkan pada pengetahuan kolektif dan terorganisir mengenai masalah-masalah yang ada.
      • Analisis kebijakan merupakan disiplin intelektual terapan yang bersifat reflektif, kreatif, imajinatif dan eksploratori.
      • Analisis kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah publik, bukan masalah pribadi walaupun masalah tersebut melibatkan banyak orang.

      Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis kebijakan publik :

      1)  Fokus utamanya mengenai penjelasan kebijakan bakan mengenai anjuran kebijakan yang pantas

      2)  Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan mengunakan metodologi ilmiah

      3)  Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori umum yangdapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukannya

      Tipe analisis kebijakan dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

      • Tipe analisis akademis.

      Tipe analisis ini berfokus pada hubungan antara faktor determinan utama dengan isi kebijakan dan berusaha untuk menjelaskan hakikat, karakteristik dan profil kebijakan dan bersifat komparatif baik dari segi waktu maupun segi subtansi.

      • Tipe analisis terapan.

      Tipe analisis ini lebih memfokuskan diri pada hubungan isi kebijakan dengan dampak kebijakan serta lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan dan bertujuan untuk menemukan alternatif lebih baik dan bisa menggantikan kebijakan yang sedang dianalisis.

      Gaya analisis kebijakan dibedakan menjadi tiga kategori yaitu:

      • Analisis Deskriptif

      Analisis deskriptif masih dibedakan menjadi 2 bagian yakni :

      (a) analisis isi (content analysis) yang merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi sebuah kebijakan;

      (b) analisis sejarah (historical analysis) yang lebih menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal pembentukan hingga implementasinya bahkan bersifat ekspansif dengan membandingkan beberapa kebijakan secara kronologis-sinkronis.

      • Analisis Proses

      Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan.

      • Analisis Evaluasi

      Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian yang diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi dan karakteristik etis. Analisis evaluasi dibedakan menjadi tiga bagian yakni :

      -   evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa dimensi yakni konsistensi internal tujuan kebijakan; konsistensi tujuan dan instrumen kebijakan; dan perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan,

      -   evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik-teknik untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan,

      -   evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma dan nilai (value) dimana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai.

      Dalam mengkritisi kebijakan, terdapat dua pendekatan yaitu:

      1. Analisis proses kebijakan (analysis of policy process), analisis dilakukan atas proses perumusan, penentuan agenda, pengambilan keputusan, adopsi, implementasi dan evaluasi dalam proses kebijakan. Pendekatan ini lebih melihat kandungan (content) sebuah proses kebijakan.
      2. Analisis dalam dan untuk proses kebijakan (analysis in and for policy process), analisis dilakukan atas teknik analisis, riset, advokasi dalam sebuah proses kebijakan. Pendekatan ini cenderung melihat prosedur proses kebijakan.

      Hasil analisis kebijakan adalah informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan kebijakan. Analisis bisa dilakukan pada semua tahap proses kebijakan. Pada tahap agenda setting, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi masalah publik dan memobilisasi dukungan agar masalah publik tersebut menjadi kebijakan publik. Hasil analisis tahap ini adalah daftar masalah publik yang menjadi agenda pemerintah. Analisis pada tahap selanjutnya dilakukan untuk menemukan alternatif kebijakan publik dengan menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Hasil analisis tahap ini adalah pernyataan kebijakan (policy statement) yang biasanya berupa peraturan perundangan. Analisis pada tahap selanjutnya mencakup interpretasi dan sosialisasi kebijakan, merencanakan serta menyusun kegiatan implementasi kebijakan. Hasil analisis pada tahap ini adalah aksi kebijakan (policy action). Analisis berikutnya adalah evaluasi implementasi kebijakan dengan memperhatikan tingkat kinerja dan dampak sebuah implementasi kebijakan. Hasil analisisnya berupa informasi kinerja yang akan menjadi dasar tindakan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau sebaliknya.

      Kegagalan sebuah kebijakan publik disebabkan oleh beberapa kesalahan antara lain kesalahan dalam perumusan masalah publik menjadi masalah kebijakan, kesalahan dalam formulasi alternatif kebijakan, kesalahan dalam implementasi atau kesalahan dalam evaluasi kebijakan.

      F. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

      Merumuskan masalah kebijakan merupakan salah satu tahap yang sangat krusial dalam mengkaji kebijakan publik karena banyak sekali perumusan kebijakan gagal menyelesaikan persoalan publik karena cara yang digunakan untuk menyesaikan masalah tersebut salah, melainkan disebabkan oleh masalah yang diselesaikan tidak tepat. Perumusan masalah publik tidak bisa lepas dari dua hal, yaitu:

      • Kelompok atau individu yang menyelesaikan masalah tersebut

      Individu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Perbedaan dalam merumuskan masalah akan berakibat pada macam atau jenis kebijakan yang diambil.

      • Kompleksitas dan sifat masalah

      Kompleksitas masalah dapat dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Proses perumusan masalah akan semakin rumit bila masalah tersebut melibatkan banyak aktor.

      G. AKTOR-AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

      Aktor dalam perumusan kebijakan publik dikelompokkan menjadi dua, yaitu  pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi.  Pemeran serta resmi terdiri dari :

      • Badan-badan administrasi
      • Presiden (eksekutif)
      • Lembaga yudikatif
      • Lembaga legislative

      Pemeran serta tidak resmi terdiri dari :

      • Kelompok-kelompok kepentingan
      • Partai politik
      • Warga Negara individu

      H. KEBIJAKAN PUBLIK YANG IDEAL

      Peran pemerintah dalam kebijakan publik sangat  penting karena hanya pemimpinlah yang mempunyai tugas pokok memastikan perumusan kebijakan dibuat sesuai dengan seharusnya. Untuk dapat mengambil kebijakan secara bijaksana, seorang pemimpin yang unggul sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan. Karakter pemimpin yang unggul :

      • Kreditabilitas

      Pemimpin mempunyai keyakinan dan komitmen, integritas kejujuran, respek, kepercayaan yang konsisten, keberanian,     kemauan untuk bertanggung jawab atas keyakinan, ketenangan batin, keahlian dan profesionalitas.

      • Nilai

      Tugas pemimppin adalah member value atau nilai bagi organisasi yang dipimpin.

      • Teladan

      Pemimppin dapat memberikan contoh, inspirasi dan dorongan. Keteladanan berarti simbol kedewasaan, karena seorang yang menjadi teladan harus mampu  memberikan toleransi, kerendahan hati dan kesabaran.

      • Harapan

      Pemimpin memberikan harapan dengan membuka mata pengikutnya akan tantangan masa depan dan cara mengatasinya.

      Kebijakan publik yang ideal mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut :

      • Cerdas

      Cerdas berarti dapat memecahkan masalah pada intinya. Kecerdasan membuat pengambilan keputusan kebijakan publik fokus pada isu kebijakan yang hendak dikelola dalam kebijakan publik daripada popularitasnya sebagai pengambilan keputusan kebijakan.

      • Bijaksana

      Bijaksana bararti tidak menghasilkan masalah yang baru yang lebih besar dari masalah yang dipecahkan. Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan kebijakan publik tidak menghindarkan diri dari kesalahan yang tidak perlu.

      • Memberi harapan

      Memberi harapan pada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok yang lebih baik dari hari ini. Dengan member harapan, kebijakan publik berarti membangun kehidupan yang produktif sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara self implementea atau masyarakat secara mandiri termotifasi untuk melaksanakannya.

      PERILAKU ORGANISASI

      1. Pengertian Perilaku Organnisasi

      Pengertian perilaku organisasi menurut beberapa ahli :

      • Prof.Joe.Kelly , perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi di bentuk, tumbuh dan berkembang.
      • Drs. Adam Indrawijaya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota
      • Drs. Sutrisna Hari, MM, perilaku organisasi  adalah suatu bidang studi yang mempelajari dinamika organisasi sebagai hasil interaksi dari sifat khusus (karakteristik) anggota dan sifat khusus (karakteristik) para anggotannya dan pengaruh lingkungan
      • Perilaku Organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. (Stephen P. Robbins, Perilaku organisasi Jilid 1:7).

      Unsur utama perilaku organisasi :

      a)  Pandangan psikologi

      b)  Pandangan ekonomi

      c)  Pandangan bahwa individu dipengaruhi aturan organisasi dan pemimpinnya

      d)  Pandangan tentang penekanan kepada tuntutan manajer untuk mencapai tujuan organisasi

      Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi :

      • Peningkatan produktifitas

      Organisasi dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan merubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produktifitas berhubungan dengan keefektifan dan keefisienan.

      • Pengurangan kemangkiran

      Kemangkiran adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tingkat kemangkiran  yang tinggi dapat berdampak langsung pada keefektifan dan efisiensi organisasi.

      • Penurunan Turn Over

      Turn over adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi.

      • Peningkatan kepuasan kerja

      Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima karyawan dan banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima. Karyawan dikatakan merasakan puas bila perbedaan bernilai positif secara perhitungan matematis.

      Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Apa yang dipelajari, yaitu bagaimana perilaku: perorangan (individu) kelompok struktur.

      Terdapat generalisasi perilaku secara umum dengan pertanyaan bahwa kebanyakkan dari kita menganut sejumlah keyakinan yang sering tidak bias menjelaskan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Tantangan Dan Peluang OB (Organisational Behavior). Tantangan yang ada menyangkut, usia yang bertambah, rumitnya bisnis, sedangkan peluang yang ada menyangkut laju pertumbuhan inovasi , tantangan, dan peluang masih ditambah lagi dengan :

      • Keanekaragaman angkatan kerja meningkatnya heterogenitas organisasi dengan masuknya kelompok-kelompok yang berbeda
      • Kearah memperbaiki kualitas dan produktivitas dengan cara TQM (Total Quality Management) yang merupakan filsafat manajemen yang didorong oleh pencapaian kepuasan pelanggan secara konstan lewat perbaikan sinambung atas semua proses organisasi.
      • TQM memiliki implikasi karena menuntut para karyawan untuk memikirkan ulang apa yang mereka lakukan dan menjadi lebih terlibat dalam keputusan-keputusan ditempat kerjanya. Rekayasa Ulang dapat membantu untuk mempertimbangkan kembali bagaiman pekerjaan bias dilakukan dan organisasi distruksikan seandainya kerja dan organisasi ini akan diciptakan dari nol.
      • Memperbaiki ketrampilan menangani orang.
      • Dari manajemen kontrol ke pemberian kekuasaan “Empowerment” menempatkan karyawan, dalam tanggung jawab mengenai apa yang mereka kerjakan.
      • Dari kemantapan ke keluwesan
      • Memperbaiki Perilaku etis dilema etis dimana situasi seseorang dituntut untuk menetapkan tingkah laku yang benar ataupun yang salah 

      Perilaku organisasi mempunyai tiga dimensi konsep, yaitu :

      1) Dimensi Konsep

      Dimensi konsep mencakup ilmu pngetahuan, sosiologi, antropologi budaya, dan seluaruh elemen sosial yang mempengaruhi berdirinya ilmu pengetahuan yang saling berkaitan.

      2)  Dimensi Sistem

      Dimensi sistem mencakup bagaimana proses manajemen yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan secara efektif dan efisien yang di kemas dengan pendekatan-pendekatan matematis atau logika.

      3)  Dimensi Manusia

      Dimensi manusia adalah faktor penentu dalam organisasi yang tercermin dari ilmu psikologi. karena, adanya organisai adalah adanya manusia.
      (Miftah Toha dan Reni Rosari, UGM)

      Ketiga dimensi diatas mencakup filosofi dasar lahirnya ilmu perilaku organisai yang terdiri dari muliti disiplin ilmu (antroplogi kultural, sosiologi, psikologi dan manjemen) sehingga dengan penedekatan ilmu-ilmu tersebut perilaku organisai dapat dibahas. Dalam tataran konsep ilmu ini membahas seluruh kegiatan organisai yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut. sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi.

      Dinamika Menuju Pendekatan Perilaku Organisasi

      Perdekatan yang menandai perkembangan awal dari studi perilaku yang merupakan pendekatan perspektif teoritis-makro, yakni :

      a) Pendekatan tradisional

      Tokoh-tokoh dalam pendekatan tradisional seperti W. Taylor dan Max Weber. Pendekatan tradisional memberikan kontribusi dalam studi manajemen antara lain :

      -  Telah mengenalkan teori-teori rasional yang sebelumnya belum ada,

      -  Memusatkan perhatian pada peningkatan produktifitas dan kualitas output,

      -  Menyediakan mekanisme administratif yang sesuai bagi organisasi,

      -  Penerapan pembagian kerja,

      -  Meletakkan landasan mengenai efisiensi metode kerja dan organisasi,

      -  Mengembangkan prinsip-prinsip yang umum dalam manajemen.

      Pendekatan ini kemudian banyak ditinggalkan karena hanya menekankan aturan-aturan formal, spesialisasi, pembagian tanggung jawab yang jelas dengan member perhatian relatif kecil terhadap arti penting personal dan kebutuhan sosial dari individu-individu yang berada dalam organisasi.

      b) Pendekatan hubungan kerja kemanusiaan (human relation approach)

      Tokoh-tokoh dalam pendekatan ini seperti Elton Mayo. Pendekatan hubungan kerja kemanusiaan memberikan beberapa sumbangan pemikiran dan hipotesisi baru, antara lain :

      -  Secara eksplisit pertama kali mengenalkan peranan dan pentingnya hubungan interpersonal dalam perilaku kelompok,

      -  Secara kritis menguji kembali hubungan antara gaji dan motifasi,

      -  Mempertanyakan anggapan bahwa masyarakat merupakan kelompok individu yang berusaha untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan personalnya,

      -   Menunjukkan bagaimana sistem teknis dan sistem sosial saling berhubungan,

      -    Menunjukkan hubungan antara kepuasan kerja dan produktifitas.

      Kelemahan pendekatan ini adalah :

      -  Mengesampingkan pengaruh struktur organisasi terhadap perilaku individu,

      -  Memandang organisasi sebagai sistem tertutup dan mengabaikan kekuatan lingkungan politik, ekonomi, dan lingkungan yang lain,

      -  Tidak menjelaskan pengaruh kesatuan kerja terhadap sikap dan perilaku individu,

      -   Meremehkan motifasi keinginan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan kesadaran sendiri berkaitan dengan segala  sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan,

      -  Memusatkan perhatian pada pengaruh kelompok kecil namun mengabaikan pengaruh struktur sosial yang lebih luas.

      c) Pendekatan perilaku organisasi (organizational behavior approach)

      Tokoh-tokoh dalam pendekatan ini adalah Thoha dan Gibson. Thoha menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah secara langsung berhubungan dengan pengertian, ramalan, dan pengendalian terhadap tingkah laku orang-orang dalam organisasi dan bagaimana sperilaku orang-orang tersebut mempengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut Gibson pendekatan perilaku organisasi adalah :

      -   Way of thinking

      Tingkat analisis pada level individu, kelompok, dan organisasi.

      -   Interdisciplinary field

      Memanfaatkan berbagai disiplin, model, teori, dan metode dari disiplin yang ada.

      -   Humanistic orientation

      Manusia dan segala sikap, perilaku, persepsi, kapasitas, perasaan, dan tujuan merupakan nilai utama.

      -   Performance oriented

      Selalu mengarah pada performance.

      -   External environment

      Lingkungan eksternal mempunyai pengaruh terhadap perilaku organisasi.

      -   Metode ilmiah (scientific method)

      -   Application orientation

      Memusatkan perhatian pada untuk menjadwal berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks manajemen organisasi.Perenan

      Manajer Penentuan Dalam Perilaku Organisasi

      Perilaku organisasi sebagai studi atau pendekatan untuk memahami, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia di dalam organisasi dengan memberikan tekanan pada penghargaan terhadap manusia (berpusat pada manusia) dengan tidak mengabaikan variabal organisasional dan senantiasa memperhatikan perubahan lingkungan serta tetap berorientasi pada performance.

      Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi peranan manajer sangat besar. Manajer berperan dalam merencanakan, merancang, dan mengembangkan organisasi. Manajer juga mengkoordinisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku individu-individu dalam organisasi menuju tujuan organisasi.

      Ikuti

      Get every new post delivered to your Inbox.