Setiya21's Blog

Just another WordPress.com weblog

KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Diantara para ahli yang memberikan pendapat tentang kebijakan :

  • Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do).
  • Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices).
  • Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal ), sasaran(objektive) atau kehendak(purpose).
  • H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi :

-   Tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai. Bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya, dan ada”faktor pendukung” yang diperlukan.

-   Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.

-   Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

-   Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program dalam masyarakat.

  • Bertolak dari sini, Jones merumuskan kebijakan sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum.
  • William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai”ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahpersoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu.

B. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kehidupan bernegara dalam suatu komunitas menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, atau antara pemerintah dan rakyat. Pada dasarnya baik pemerintah maupun rakyat menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terdapat adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah merupakan wujud perwakilan rakyat, sehingga secara ideal keinginan pemerintah merupakan keinginan rakyat pula.

Berpangkal dari perbedaan hak dan kewajiban tersebut, pemerintah berhak mengatur serta rakyat berkewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan serta keinginan-keinginan rakyat tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan publik apapun yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah, baik untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa tindakan pemerintah melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh pemerintah karena apapun pilihan bentuk kebijakannya akan tetap menimbulkan dampak sama besarnya.

Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

James, A. Anderson, “…….a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter concern.” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah.

Randall B. Ripley menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya.

Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula.

Parker, kebijakan publik adalah suatu atau tindakan yang dilakukan oleh suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip, atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis.

Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik atau kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik bukan semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja.

Edward III dan Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara berupa sasaran atau tujuan dari berbagai program pemerintahan. Edward III dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan dapat ditetapkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah.

Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah (Islamy, 1984:25). Menurut Enderson konsep kebijakan public mempunyai beberapa implikasi :

  1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan  dan bukan perilaku secara serampangan
  2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri
  3. Kebijakan merupakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah

Nakamura dan Smalwood, kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut (Santoso, 1990:5).

Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan negara (public policy), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berbagai implikasi dari pengertian diatas ini adalah bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

  1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan.
  2. Berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
  3. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
  4. Bersifat posistif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu.
  5. Kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

  • Dukungan dan penilaian dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal.
  • Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
  • Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada.
  • Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan.
  • Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Dasar  pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia adalah :

  1. UU APBN dan UU APBN-P
  2. UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 19/2005
  3. UU Perpajakan, UU 17/2006, UU 19/2003, UU 34/2000, UU 32 dan UU 33/2004
  4. UU Sektoral
  5. Berbagai macam peraturan Presiden/Pemerintah dan Menteri Keuangan

C. MODEL KELOMPOK DALAM  KEBIJAKAN PUBLIK

Model dalam kebijakan public  menganut paham teori kelompok David B. Truman dalam bukunya “The Govermental Process” (1951), yang menyatakan bahwa interaksi antara kelompok-kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal kedalam kelompok kepentingan (interest group) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah.

Truman mengartikan kelompok kepentingan sebagai suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain dalam masyarakat. Dan kelompok kepentingan itu akan mempunyai arti politis, kalau kelompok kepentingan itu mengajukan tuntutan terhadap suatu lembaga pemerintahan. Kelompok kepentingan semakin mempunyai arti yang penting dalam proses dan kegiatan politik. Dan sebenarnya politik itu adalah merupakan perjuangan diantara kelompok-kelompok untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara. Menurut teori kelompok, kebijaksanaan negara itu adalah merupakan pertimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan tersebut maka tugas atau peranan sistem politik adalah menengahi konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas R. Dye, tugas sistem politik adalah menengahi konflik antar kelompok dengan cara:

1)  Membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok,

2)  Mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan yang berbeda,

3)  Mewujudkan kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk kebijaksanaan negara,

4)  Memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak.

Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijaksanaan negara. Tingkat pengaruh kelompok kepentingan tersebut ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan kebaikan organisasinya, kepemimpinannya, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya, dan sebagainya. Dan aktivitas politik dipandang oleh model ini sebagai hasil perjuangan kelompok, sehingga para pembuat kebijaksanaan Negara secara terus menerus memberikan respons terhadap tekanan-tekana yang diberikan oleh kelompok tersebut, yaitu dengan melakukan tawar menawar, perjanjian dan kompromi terhadap persaingan tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruh.

Sistem politik yang juga merupakan keseluruhan sistem kelompok kepentingan selalu berusaha untuk menciptakan keseimbangan diantara kekuatan yang ada pada sub-sub sistemnya. Dengan adanya kelompok laten yang besar dan kuat selalu berusaha untuk memelihara keseimbangan yang ada dan menjaga kalau ada kelompok-kelompok lain yang akan merusak atau mengancam keseimbangan tersebut. Disamping itu karena adanya anggota-anggota kelompok yang merangkap menjadi anggota kelompok yang lain, maka hal inipun akan ikut memelihara adanya keseimbangan tadi. Dan juga sistem atau mekanisme “checks and balances” yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang bersaing akan ikut berperan juga dalam memelihara keseimbangan perjuangan kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Jadi kesimpulannya, kebijaksanaan negara, menurut model ini adalah merupakan keseimbangan yang dicapai dari perjuangan kelompok yang berbeda-beda.

John Erik Lane (1995) dalam Lele (1999) membagi wacana kebijakan publik ke dalam beberapa model pendekatan, yaitu :

1)  Pendekatan demografik yang melihat adanya pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan.

2)  Model inkremental yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal dengan tekanan pada perubahan gradual dari kondisi status quo.

3)  Model rasional

4)  Model garbage can

5)       model collective choice aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau mekanisme perumusan kebijakan. (mencakup 2 dan 3)

D. TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan Publik dilihat sebagai suatu sistem terdiri dari input, proses, output dan impact.

  • Input berisikan masalah kebijakan publik meliputi tuntutan, keinginan, tantangan dan ancaman yang diharapkan dapat segera diatasi melalui kebijakan publik.
  • Proses adalah pembuatan Kebijakan publik yang biasanya bersifat politis, ada pengaruh, tarik menarik dari pihak yang berkepentingan).
  • Output adalah produk Kebijakan publik berupa peraturan, Undang-Undang dan Perda,
  • Impact adalah dampak Kebijakan Publik berisikan hal yang positif dan negatif terhadap target group.

Kebijakan publik dilihat sebagai suatu Proses terdiri dari tahapan yaitu :

  • Identifikasi Masalah Kebijakan
  • Agenda seting
  • Formulasi kebijakan
  • Legitimasi kebijakan
  • I,plementasi kebijakan
  • Evakuasi kebijakan

Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Kemudian memfokuskan perhatian media massa atau pejabat publik (pemerintah pada masalah publik tertentu) untuk memutuskan apa yang diputuskan.

-  Identifikasi isu dan agenda setting untuk mengenal kebijakan

-   Mempengaruhi sikap dan nilai kea rah isu kebijakan

-   Mengubah perilaku voter dan pengambil keputusan

Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisipan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah legitimasi kebijakan. Menyeleksi proposal, membangun dukungan publik, mensahkan UU (ada tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan stempel instansi yang berwenang melalui birokrasi yang teratur).  Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan. Mempelajati program, melaporkan autput dari program pemerintah, evalusasi dampak kebijakan, mengusulkan perubahan kebijakan yang dilakukan olah pemerintan sendiri, konsultan luar, pers dan publik.

E. ANALISIS KEBIJAKSANAAN PUBLIK

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis Kebijakan Publik adalah proses penciptaan pengetahuan dari dan dalam proses penciptaan kebijakan. Ciri-ciri analisis kebijakan publik yakni:

  • Analisis kebijakan publik merupakan kegiatan kognitif, yang terkait dengan proses pembelajaran dan pemikiran.
  • Analisis kebijakan publik merupakan hasil kegiatan kolektif, karena keberadaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak pihak, dan didasarkan pada pengetahuan kolektif dan terorganisir mengenai masalah-masalah yang ada.
  • Analisis kebijakan merupakan disiplin intelektual terapan yang bersifat reflektif, kreatif, imajinatif dan eksploratori.
  • Analisis kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah publik, bukan masalah pribadi walaupun masalah tersebut melibatkan banyak orang.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis kebijakan publik :

1)  Fokus utamanya mengenai penjelasan kebijakan bakan mengenai anjuran kebijakan yang pantas

2)  Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan mengunakan metodologi ilmiah

3)  Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori umum yangdapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukannya

Tipe analisis kebijakan dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

  • Tipe analisis akademis.

Tipe analisis ini berfokus pada hubungan antara faktor determinan utama dengan isi kebijakan dan berusaha untuk menjelaskan hakikat, karakteristik dan profil kebijakan dan bersifat komparatif baik dari segi waktu maupun segi subtansi.

  • Tipe analisis terapan.

Tipe analisis ini lebih memfokuskan diri pada hubungan isi kebijakan dengan dampak kebijakan serta lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan dan bertujuan untuk menemukan alternatif lebih baik dan bisa menggantikan kebijakan yang sedang dianalisis.

Gaya analisis kebijakan dibedakan menjadi tiga kategori yaitu:

  • Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif masih dibedakan menjadi 2 bagian yakni :

(a) analisis isi (content analysis) yang merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi sebuah kebijakan;

(b) analisis sejarah (historical analysis) yang lebih menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal pembentukan hingga implementasinya bahkan bersifat ekspansif dengan membandingkan beberapa kebijakan secara kronologis-sinkronis.

  • Analisis Proses

Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan.

  • Analisis Evaluasi

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian yang diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi dan karakteristik etis. Analisis evaluasi dibedakan menjadi tiga bagian yakni :

-   evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa dimensi yakni konsistensi internal tujuan kebijakan; konsistensi tujuan dan instrumen kebijakan; dan perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan,

-   evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik-teknik untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan,

-   evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma dan nilai (value) dimana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai.

Dalam mengkritisi kebijakan, terdapat dua pendekatan yaitu:

  1. Analisis proses kebijakan (analysis of policy process), analisis dilakukan atas proses perumusan, penentuan agenda, pengambilan keputusan, adopsi, implementasi dan evaluasi dalam proses kebijakan. Pendekatan ini lebih melihat kandungan (content) sebuah proses kebijakan.
  2. Analisis dalam dan untuk proses kebijakan (analysis in and for policy process), analisis dilakukan atas teknik analisis, riset, advokasi dalam sebuah proses kebijakan. Pendekatan ini cenderung melihat prosedur proses kebijakan.

Hasil analisis kebijakan adalah informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan kebijakan. Analisis bisa dilakukan pada semua tahap proses kebijakan. Pada tahap agenda setting, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi masalah publik dan memobilisasi dukungan agar masalah publik tersebut menjadi kebijakan publik. Hasil analisis tahap ini adalah daftar masalah publik yang menjadi agenda pemerintah. Analisis pada tahap selanjutnya dilakukan untuk menemukan alternatif kebijakan publik dengan menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Hasil analisis tahap ini adalah pernyataan kebijakan (policy statement) yang biasanya berupa peraturan perundangan. Analisis pada tahap selanjutnya mencakup interpretasi dan sosialisasi kebijakan, merencanakan serta menyusun kegiatan implementasi kebijakan. Hasil analisis pada tahap ini adalah aksi kebijakan (policy action). Analisis berikutnya adalah evaluasi implementasi kebijakan dengan memperhatikan tingkat kinerja dan dampak sebuah implementasi kebijakan. Hasil analisisnya berupa informasi kinerja yang akan menjadi dasar tindakan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau sebaliknya.

Kegagalan sebuah kebijakan publik disebabkan oleh beberapa kesalahan antara lain kesalahan dalam perumusan masalah publik menjadi masalah kebijakan, kesalahan dalam formulasi alternatif kebijakan, kesalahan dalam implementasi atau kesalahan dalam evaluasi kebijakan.

F. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Merumuskan masalah kebijakan merupakan salah satu tahap yang sangat krusial dalam mengkaji kebijakan publik karena banyak sekali perumusan kebijakan gagal menyelesaikan persoalan publik karena cara yang digunakan untuk menyesaikan masalah tersebut salah, melainkan disebabkan oleh masalah yang diselesaikan tidak tepat. Perumusan masalah publik tidak bisa lepas dari dua hal, yaitu:

  • Kelompok atau individu yang menyelesaikan masalah tersebut

Individu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Perbedaan dalam merumuskan masalah akan berakibat pada macam atau jenis kebijakan yang diambil.

  • Kompleksitas dan sifat masalah

Kompleksitas masalah dapat dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Proses perumusan masalah akan semakin rumit bila masalah tersebut melibatkan banyak aktor.

G. AKTOR-AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Aktor dalam perumusan kebijakan publik dikelompokkan menjadi dua, yaitu  pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi.  Pemeran serta resmi terdiri dari :

  • Badan-badan administrasi
  • Presiden (eksekutif)
  • Lembaga yudikatif
  • Lembaga legislative

Pemeran serta tidak resmi terdiri dari :

  • Kelompok-kelompok kepentingan
  • Partai politik
  • Warga Negara individu

H. KEBIJAKAN PUBLIK YANG IDEAL

Peran pemerintah dalam kebijakan publik sangat  penting karena hanya pemimpinlah yang mempunyai tugas pokok memastikan perumusan kebijakan dibuat sesuai dengan seharusnya. Untuk dapat mengambil kebijakan secara bijaksana, seorang pemimpin yang unggul sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan. Karakter pemimpin yang unggul :

  • Kreditabilitas

Pemimpin mempunyai keyakinan dan komitmen, integritas kejujuran, respek, kepercayaan yang konsisten, keberanian,     kemauan untuk bertanggung jawab atas keyakinan, ketenangan batin, keahlian dan profesionalitas.

  • Nilai

Tugas pemimppin adalah member value atau nilai bagi organisasi yang dipimpin.

  • Teladan

Pemimppin dapat memberikan contoh, inspirasi dan dorongan. Keteladanan berarti simbol kedewasaan, karena seorang yang menjadi teladan harus mampu  memberikan toleransi, kerendahan hati dan kesabaran.

  • Harapan

Pemimpin memberikan harapan dengan membuka mata pengikutnya akan tantangan masa depan dan cara mengatasinya.

Kebijakan publik yang ideal mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut :

  • Cerdas

Cerdas berarti dapat memecahkan masalah pada intinya. Kecerdasan membuat pengambilan keputusan kebijakan publik fokus pada isu kebijakan yang hendak dikelola dalam kebijakan publik daripada popularitasnya sebagai pengambilan keputusan kebijakan.

  • Bijaksana

Bijaksana bararti tidak menghasilkan masalah yang baru yang lebih besar dari masalah yang dipecahkan. Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan kebijakan publik tidak menghindarkan diri dari kesalahan yang tidak perlu.

  • Memberi harapan

Memberi harapan pada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok yang lebih baik dari hari ini. Dengan member harapan, kebijakan publik berarti membangun kehidupan yang produktif sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara self implementea atau masyarakat secara mandiri termotifasi untuk melaksanakannya.

No comments yet»

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: